DINSOS MIMIKA | Rabu (23/09/2026) - Dinas Sosial Kabupaten Mimika mencatat sebanyak 250 anak telah menjalani proses asesmen sebagai bagian dari pendataan anak terlantar sepanjang tahun ini.

Pendataan masih difokuskan di wilayah perkotaan. Proses pendataan akan terus dilakukan ketika ada laporan atau pengaduan dari masyarakat.Dinsos juga melibatkan 24 kader anak yang bergerak di lapangan. Selain pendataan dan assesment, para kader bertugas mendampingi anak-anak yang ditemukan maupun yang dilaporkan oleh masyarakat.

Sekretaris Dinas Sosial, Emelia Samara mengatakan asesmen diperlukan karena kondisi anak terlantar memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada anak yang terlantar akibat kondisi ekonomi keluarga, perceraian orang tua, kurangnya pengasuhan, hingga kondisi lainnya yang menyebabkan anak tidak mendapatkan perhatian. 

"Data 250 anak ini sudah melalui asesmen. Jadi bukan hanya data yang kami ambil di lapangan, tetapi ada tahapan untuk memastikan apakah memang anak tersebut masuk dalam kategori anak terlantar sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Emelia Samara

Sebelumnya, Distrik Miru melaporkan bahwa di wilayahnya ada sekitar 7.000 anak terlantar. Emelia mengatakan pihaknya telah melakukan konfirmasi terhadap data tersebut.

"Itu karena ada putus sekolah dan kami sudah konfirmasi, kami cek. Kalau data itu di luar yang kami assesment, berarti kami tidak bisa mempertangugjawabkan data itu, karena data 250 anak ini sudah melalui proses dan regulasi yang berlaku," terangnya.

Di sisi lain, Dinas Sosial masih menghadapi kendala dalam penanganan anak terlantar karena hingga kini belum ada rumah singgah.

Oleh karena itu, Dinsos berupaya agar fasilitas panti rehabilitasi di Kilometer 7 dapat kembali diaktifkan. Ia mengatakan, Kadinsos telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah sekalu pengelola panti terkait rencana tersebut.

Namun, pengaktifan kembali fasilitas panti membutuhkan persiapan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Emelia, keberadaan panti harus didukung pelayanan kesehatan dan kebutuhan lainnya.

"Kalau anak-anak sudah ditempatkan di sana, pendampingannya harus jelas. Kalau ada anak yang sakit, harus ada dokter, perawat atau tenaga kesehatan. Jadi sarana dan prasarananya harus lengkap," jelasnya

Dengan belum adanya rumah singgah atau panti, sementara itu, 250 anak yang telah melalui asesmen tersebut masih ditangani secara langsung oleh para kader anak melalui pendampingan. (Martha)